Revitalisasi Kedudukan Pancasila Sebagai Asas Hukum Di Indonesia

Setiap manusia secara ontologis memiliki kepentingan sendiri-sendiri dalam hidupnya yang berbeda dengan kepentingan manusia yang lain. Interaksi antarmanusia dengan berbagai kepentingan ini menimbulkan satu paradoks, karena di satu sisi relasi dan interaksi ini memberikan banyak keuntungan, yaitu terpenuhinya kebutuhan, namun di sisi lain, interaksi semacam itu juga sangat riskan menimbulkan konflik antarmanusia. Hal ini terjadi terutama karena kepentingan manusia yang berbeda-beda tersebut saling berbenturan hingga menimbulkan perselisihan. Konflik yang awalnya hanya terjadi antarindividu bisa saja meluas menjadi konflik antarkelompok, bahkan antaretnis jika konflik tersebut tidak segera diatasi. Salah satu mekanisme untuk menanggulangi konflik semacam ini adalah dengan memberlakukan sebuah hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan setiap manusia.

Adanya konflik antarkepentingan di atas, kemudian memunculkan kebutuhan akan adanya kaidah atau aturan yang bisa mengatur kehidupan bersama, yang bukan hanya untuk menjamin keamanan dan ketenteraman hidup bersama tetapi juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu atas kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh individu yang lain. Kaidah hidup bersama ini sebenarnya ada bermacam-macam. Sudikno Mertokusumo misalnya, dalam Mengenal Hukum: suatu pengantar (1996: 5),  membagi  kaidah-kaidah dalam masyarakat, antara lain adalah: pertama, tata kaidah yang terkait dengan aspek kehidupan pribadi, yaitu kaidah keagamaan dan kesusilaan; dan kedua,  tata kaidah yang terkait dengan kehidupan antarpribadi, yaitu kaidah kesopanan dan hukum. Di antara kaidah-kaidah tersebut, kaidah hukumlah yang sifatnya paling konkret. Kaidah hukum bisa dikatakan memiliki fungsi “advanced” atau tingkat lanjut karena kaidah hukum melindungi lebih lanjut, baik kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari tiga kaidah yang lain, maupun kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh tiga kaidah yang lain. Kaidah hukum terutama ditujukan kepada pelaku perbuatan konkret yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan dalam rangka penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Kaidah hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, atau dengan kata lain, perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan tertentu manusia, kehormatan, jiwa, harta, benda, dan sebagainya (Apeldoorn, 1985: 10).

Sama halnya seperti negara-negara pada umumnya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga memiliki sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur baik hubungan antara pemerintah dengan warga negara, maupun hubungan sesama warga negara. Hukum tersebut disusun berdasarkan asas-asas yang memuat nilai-nilai luhur atau local genius yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai luhur yang menjadi asas hukum di Indonesia tersebut adalah Pancasila yang merupakan warisan dari para pendiri negara sebagai bentuk kesepakatan dari seluruh bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal tersebut, oleh karenanya di dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum yang berlaku, nilai-nilai keutamaan yang ada di dalam Pancasila sudah sepatutnya dijadikan sebagai landasan agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang terdapat dalam Pancasila. Namun kenyataannya tidak demikian. Beberapa fenomena di bidang hukum yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa baik materi hukum maupun penegakan hukum di Indonesia, belum sepenuhnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pertama, berkaitan dengan materi hukum, dalam kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, ada beberapa hal yang justru tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, bahkan terdapat aturan yang bisa dikatakan immoral. Salah satu contohnya adalah pada pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perzinaan. Dalam pasal tersebut, definisi perzinaan disyaratkan dengan “adanya ikatan perkawinan” sebagai pemenuhan terhadap tindak pidana. Perzinaan seolah disamakan dengan perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat perkawinan bukan merupakan perkara pidana. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai moralitas yang berkembang di dalam kebudayaan Indonesia yang menganggap bahwa perzinaan, siapa pun yang melakukannya, merupakan tindakan yang immoral. Contoh kecil tersebut menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak koheren from top to down. Artinya, hukum yang semestinya sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila ternyata tidak sepenuhnya terlaksana.

Kedua, kaitannya dengan penegakan hukum, sangat jelas bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai etos kerja. Makelar kasus, korupsi, makelar pajak, mafia peradilan, dan sederet “kejahatan krah putih” lainnya membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dihayati oleh para penegak hukum di Indonesia. Mereka bahkan ibarat melecehkan Pancasila karena integritas mereka bisa dengan mudah digantikan oleh rupiah. Nilai kemanusiaan dan keadilan seolah tidak ada artinya lagi dalam hukum kita sehingga bisa dimanipulasi dengan mudah oleh orang yang memiliki uang.

Dua persoalan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sedang menghadapi persoalan yang sangat serius. Hal ini tentu saja perlu segera diatasi karena jika dibiarkan berlarut-larut, hukum di negara ini tidak akan menjunjung nilai keadilan lagi, tetapi justru menyuburkan nilai ekonomis. Hukum yang berlaku bisa berubah menjadi “kapitalisme hukum” karena keadilan, sebagai nilai dasar dalam hukum, telah digantikan oleh uang, yang menjadi nilai dasar dalam ekonomi.

Tulisan selengkapnya dapat disimak disini

Reno Wikandaru
Dosen Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*