Petisi Yogya Dan Penguatan Pancasila

Pada tanggal 2 Mei 2017, sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta membacakan petisi Yogya di halaman Pendopo Taman Siswa. Ada tiga poin penting yang ditegaskan dalam petisi tersebut. Pertama, menuntut dikembalikannya pendidikan Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Kedua, menyerukan kepada keluarga berperan aktif menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyerukan kepada semua pemangku kepentingan baik negara, anggota masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi sektoral, organisai profesi untuk bersinergi menghidupi, merawat dan menjaga semangat Proklamasi 17 Agutus 2945.

Dalam kaitan ini, petisi Yogya yang dikoordinir oleh Sindung Tjahyadi tersebut memberikan dua penanda sekaligus yang perlu direfleksikan bersama oleh kita semua. Pertama, secara filosofis, ketiga point yang termuat dalam petisi Yogya ingin menggugah kesadaran sublimatik kita dalam berbangsa dan bernegara. Di mana, filosofi kehidupan yang harus ditanamkan dalam ruang gerak berbangsa dan bernegara harus mengacu kepada Pancasila. Bahkan, Pancasila perlu dijadikan sebagai titik temu (kalimatun sawa) kosmologis yang menghubungkan beragam perbedaan yang terbentang pada wilayah agama, etnis, ras, suku, dan berbagi jenis kelompok lainnya. Oleh karena itu, untuk melestarikan Pancasila sebagai pandangan dunia (world view) dalam berbangsa dan bernegara, dibutuhkan dukungan dan kerjasama transformasi pengetahuan dari berbagai elemen seperti pendidikan, keluarga, dan ruang-ruang perjumpaan sosial lainnya.

Kedua, secara sosiologis, Petisi Yogya merupakan semacam perlawanan kultural terhadap praktek politik kekuasaan yang selama ini sudah mengedepankan egosentrisme identitasnya. Baik identitas yang berbaju agama, politik, etnis, dan beragam asosisi lainnya. Dalam kaitan ini, disadari atau tidak, politik kekuasaan yang terepresentasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama sebagaimana yang terjadi di Jakarta, sudah menggiring emosi masyarakat pada titik sumbu parokialisme yang tidak sehat.

Munculnya gerakan radikalisme dalam bentuk perlawanan secara frontal terhadap ide-ide dan lembaga negara seperti Pancasila yang ingin dirubah kepada khilafah, UUD 45 yang ingin dirubah kepada ajaran syariah, dan lain-lainnya di altar pilkada Jakarta, dapat menyulut  stimulasi pergolakan masyarakat yang bila tidak diantisipasi dengan optimal akan berdampak pada retaknya bangunan keindonesiaan kita.

Di samping itu, meminjam cara berfikir Richard Bulliet dalam buku “Islam: The View from The Edge” yang menggambarkan peran komunitas pinggiran dalam memperlihatkan peran pentingnya membangun peradaban keberagamaan tanpa struktur religius yang sentralistik, hemat penulis, sekelompok orang yang tergabung dalam petisi Yogya yang menyuarakan pandangan reflektifnya perihal pentingnya penguatan Pancasila adalah bagian penting yang patut dicatat dalam sejarah pergerakan yang peduli terhadap eksistensi Pancasila sebagai jalan hidup (way of life) berbangsa dan bernegara.

Apa yang dilakukan oleh para pelaku petisi Yogya mempunyai sandaran etik kebangsaan perihal bagaimana membangun kesadaran publik untuk turut serta memainkan peran strategisnya di republik ini. Setidaknya, melalui peran yang semula teranggit di level pinggiran dan mungkin tidak berhubungan dengan hirarki kekuasaan akan menjadi sebuah tapak sejarah yang akan terekam oleh memori masyarakat. Bahwa salah satu cara untuk merawat dan menguatkan Pancasila adalah melalui gerakan moral antar individu yang terkonsolidasi dalam rasa kepedulian yang sama—meskipun dalam jumlah kecil—untuk melahirkan sebuah eksemplar pernyataan yang monumental tentang Pancasila yang harus direvitalisasikan.

Mempertegas Penguatan

Dalam konteks ini pula, Petisi Yogya mempunyai signifikansi gerakan sosial yang tidak saja ingin mereaktualisasi semangat kewarganegaraan yang dilandasi Pancasila dan UUD 45. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan juga ingin menggugah berbagai kelompok mayoritas diam (silent majority) agar turut andil dalam menggerakkan massa untuk menjaga Pancasila dari rongrongan dan ancaman berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebab, diakui atau tidak, hadirnya kelompok-kelompok kecil yang berbendera ajaran transnasional seperti wahabi, khilafah, maupun pahan radikalisme lainnya saat ini sudah mulai melakukan unjuk diri (show of force) di ruang publik dan secara terang-terangan ingin mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang siap menggerus dasar negara: Pancasila.

Hal ini bisa diamati pada peristiwa beberapa waktu lalu, ketika sekelompok orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin melakukan semacam halaqah nasional di berbagai tempat di Yogyakarta. Untungnya, beberapa unsur masyarakat dan pemerintah langsung sigap dan mencegah kehadiran HTI untuk melakukan acara apapun di ruang publik. Kendati demikian, lepas dari tertolaknya kegiatan HTI di beberapa tempat resmi dan akhirnya memilih pantai Parang Tritis sebagai tempat pertemuannya, patut diwaspadai bahwa kali ini bisa jadi kehadiran HTI ditolak. Tapi, tidak menutup kemungkinan HTI akan menggunakan banyak cara agar berbagai hajatnya bisa terselenggara dengan sempurna di tempat-tempat publik yang menjadi perhatian massa.

Oleh karena itu, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan ditempuh oleh HTI atau kelompok-kelompok lain yang akan merongrong dasar negara, maka gerakan sosial seperti Petisi Yogya perlu digalang dan dilangsungkan secara intensif, massif, dan sistemik. Setidaknya, Petisi Yogya menjadi pengingat memori kita bahwa Pancasila adalah harga mati yang tidak bisa dirubah sekaligus menggugah siapapun untuk sama-sama terlibat (enggagment) dalam menjaga Pancasila dan UUD 45.

Dengan demikian, maka Petisi Yogya yang berlangsung beberapa hari yang lalu dan meskipun hanya dihadiri oleh segelintir orang, namun pesan moral yang disampaikan dalam petisi Yogya yang tercakup dalam tiga point merepresentasikan suara rakyat (vox populi) yang semoga direstui pula sebagai suara Tuhan (Vox Dei).

Keterpaduan suara rakyat dalam satu irama yang bernafaskan pancasila dan melebur dalam sebuah perasaan esoterik, bahwa ada pancaran Tuhan (Theofani) yang bersemburat dalam “wajah” Pancasila—sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama—bukan mustahil untuk diakui bersama, sesungguhnya Pancasila bukan saja warisan sejarah yang lahir dari pergulatan akal budi para pemikir seperti M. Yamin, Soekarno dan 8 orang tim perumus yang terganbung dalam BPUPKI. Akan tetapi, lebih dari itu, Pancasila adalah sebuah “takdir” yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagai jalan untuk berbuat kebajikan antar sesama.

Semoga, melalui Petisi Yogya ini, Indonesia dengan segala bangunan kebangsaannya (Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) selalu kita jaga dan kita rawat sepenuh hati dan daya bakti pada negeri: Indonesia sebagai Ibu Pertiwi.

Fathorrahman Ghufron
Dosen kewarganegaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengurus LPPM UNU Yogyakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*