Pancasila di Era Antroposen

Pada awal tahun 2000, muncul term baru dalam wacana geologi, yakni Antroposen. Term tersebut digagas pertama kali oleh Paul Crutzen dan Eugene Stoermer dalam artikel di jurnal Nature. Menurut mereka, saat ini aktivitas manusia telah mengubah bumi secara fundamental, sehingga kini Bumi tak lagi ada pada era Holosen, era yang paling terkini dalam skala waktu geologis. Kita saat ini ada di Antroposen, kata mereka. Crutzen dan Stoermer (2000: 18) menyatakan, “It seems to us more than appropriate to emphasize the central role of mankind in geology and ecology by proposing to use the term “anthropocene” for the current geological epoch.”

Kini, term Antroposen telah begitu populer dibicarakan di kalangan akademisi, seniman, hingga jurnalis. Perubahan yang diindikasikan dari term Antroposen tidak bisa dipahami secara sempit bahwa  manusia mengubah alam. Manusia pada dasarnya sudah mengubah alam sejak manusia masih menggunakan metode bertahan hidup dengan berburu meramu. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa perubahan akibat aktivitas manusia sangat besar sehingga bumi berubah secara fundamental.

Meski begitu, Antroposen juga tak bisa dipahami sebagai masa di mana manusia menguasai alam. Justru, Antroposen menunjukkan suatu krisis yang berasal dari ketidaksengajaan manusia. Parahnya, krisis ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimitigasi. Sebab, efek dari apa yang terjadi saat ini akan terus ada hingga beberapa milenia ke depan. Hal yang lebih mengerikan adalah: kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita memasuki apa yang disebut Crutzen sebagai terra incoginita, tanah tak terjamah. Menurut Steffen, dkk. (2016), kita tak tahu apa yang akan terjadi jika memang kita telah melewati Holosen. Bisa jadi suhu bumi makin panas, permukaan laut naik membanjiri kota-kota, hewan-hewan punah, dan kita tak tahu bagaimana bumi akan menyesuaikan diri.

Mengapa wacana mengenai antroposen ini menjadi penting untuk dibahas? Mengutip pendapat Davies (2016: 5), Holosen menjadi penting bagi manusia, sebab itulah satu-satunya epos geologis yang memungkinkan manusia membangun peradabannya hingga sampai saat ini. Jika kita sudah tak lagi berada dalam masa Holosen, maka kita mesti mempertimbangkan kembali bagaimana tatanan masyarakat manusia modern (yang bergantung pada Holosen). Kita mesti, mau tak mau, menyadari bahwa keadaan ekologis Bumi ini berubah. Untuk itu, jika manusia dan segala tatanan politiknya hendak bertahan dalam kondisi yang tak diketahui masa depannya ini, refleksi ulang perlu dilakukan.

Dalam artikel ini, saya mengajak pembaca untuk berrefleksi bersama mengenai Pancasila dan konteksnya di era Antroposen. Bagaimana mestinya Pancasila menanggapi wacana Antroposen? Ini adalah pertanyaan besar saya. Mengapa bukan Antroposen dipandang dari perspektif Pancasila? Atau dalam kata lain, Pancasila digunakan sebagai genetivus subjectivus, seperti dikatakan oleh Notonagoro. Menurut saya, dalam konteks Antroposen, Pancasila tidak bisa dipandang sebagai genetivus subjectivus. Antroposen lebih besar dari Pancasila, sebab bagaimana bisa Pancasila ada di Bumi ini jika manusia Indonesia mati karena terkena dampak-dampak Antroposen? Maksudnya, Bumi adalah entitas yang necessary untuk Pancasila. Maka, jika ada perubahan fundamental pada Bumi, tentunya tak bisa Pancasila digunakan sebagai pisau bedah terhadap fenomena tersebut, sebab Pancasila mengandaikan keadaan Bumi Holosen.

Lalu, bagaimana mestinya Pancasila menanggapi wacana Antroposen? Bagi saya, ini adalah pertanyaan yang sulit. Pasalnya, Pancasila dirumuskan pada tahun 1945 dimana wacana mengenai dampak aktivitas manusia terhadap alam belum menjadi wacana populer. Baru pada era ’90-an perhatian mengenai problem ekologis menyebar ke berbagai pihak. Bahkan, berdasarkan artikel Steffen, dkk. (2011), komunitas ilmiah baru menyatakan bahwa iklim bumi memanas akibat aktivitas manusia pada 2001. Pada sekitar periode ‘40-an, diskursus mengenai ekologi justru hanya berkembang di Nazi Jerman (Biehl & Staudenmaier, 1995).

Dari fakta di atas, patut dimaklumi jika jika saat itu para founding fathers kita memikirkan mengenai kondisi politik, sosial, dan ekonomi, tapi tidak dengan ekologi. Kala itu, memang hal-hal itulah yang mesti dipikirkan: bagaimana membangun kohesi di tengah masyarakat yang beragam, bagaimana menyusun pemerintah yang demokratis, bagaimana memastikan tiap rakyat bisa hidup dengan sejahtera, dan sebagainya. Namun, jika kita hadapkan dengan konteks sekarang, kita punya problem tambahan. Hal-hal yang saya sebutkan tadi tentu masih menjadi problem yang mesti diselesaikan, tapi ada satu problem lain yang muncul dan mesti diperhatikan, yakni Antroposen.

Menurut saya, jelas, sekarang kita dihadapkan pada realitas yang berbeda dengan saat pertama kali Pancasila dirumuskan. Kita, sebagai bangsa, mesti merumuskan kembali philosophisch groundslaag yang kita anut. Pancasila, secara eksplisit dalam sila-silanya maupun implisit, tidak mengandung unsur atau sensibilitas mengenai “alam” dan problem ekologis yang kita hadapi saat ini.

Memang iya, Soekarno dalam Pidato 1 Juni menyebut mengenai kesatuan orang dan tempat. Namun, menurut saya, itu hanya dalam konteks geopolitik untuk menyadarkan kesatuan wilayah Indonesia. Soekarno berkata (Alam: 2001):

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemeinschaft”nya dan perasaan orangnya, “l’ame et desir”. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu?

Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana”kesatuan-kesatuan” disitu. Seorang anak kecilpun, jukalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.

Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan.

Menurut saya, penjabaran Soekarno mengenai persatuan antara orang dan tempat erat konteksnya dengan pembahasan geopolitik. Pada titik itu, menurut saya, Soekarno menunjukkan bahwa orang Indonesia dari bergam pulau ini adalah satu kesatuan. Tak ada muatan ekologis dalam pernyataan Soekarno tersebut. Maka, saya mau tak mau harus berkata: jika ditilik wacana mengenai keharusan untuk menjaga “Alam” dalam Pancasila maupun perumusannya, bisa dikatakan nihil.

Meski begitu, Ini bukan berarti bahwa kita mesti meninggalkan Pancasila. Sebaliknya, justru dengan refleksi kembali atas Pancasila kita bisa menguri-uri Pancasila. Di titik inilah kita bisa memaknai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sejauh mana Pancasila bisa dinamis dalam menghadapi tantangan yang luar biasa ini. Kita sebagai suatu generasi mestinya tidak hanya tunduk zakelik terhadap apa yang sudah ada, tapi aktif memikirkan apa yang harusnya menjadi concern bangsa kita. Pancasila pada dasarnya adalah suatu persetujuan, sebuah common denominator. Seperti dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni-nya:

“…kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophischegrondslag, mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr. Sanoesi setujui, yang sdr. Abikoesno setujui, yang sdr. Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus….Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita ber-sama-sama setujui.” (Alam: Ibid)

Bukankah problem yang kita hadapi ini problem bersama? Bukankah ini saatnya kita mencari persetujuan di antara kita mengenai bagaimana Indonesia, sebagai bangsa dan negara, menghadapi hidup di masa Antroposen? Jika Soekarno dan kawan-kawannya mencari persetujuan mengenai problem yang dihadapinya saat itu, kita pun mesti mencari persetujuan mengenai problem yang kita hadapi.

Di titik ini, saya kira sudah jelas bahwa dihadapkan dengan Antroposen, Pancasila mesti kita refleksikan ulang. Namun, saya tak tahu jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan sendiri. Apakah perlu ditambahkan sila baru? Atau, perlukah Pancasila dirumuskan ulang secara total? Saya tidak bisa menjawab. Satu hal yang bisa saya katakan ialah: kita tidak bisa diam saja. Pancasila mesti kita pikirkan kembali masa depannya. Harapan saya adalah bahwa artikel ini bisa memunculkan satu problem baru yang bisa memantik diskusi.

Referensi

Alam, W.T., 2001. Bung Karno: menggali Pancasila: kumpulan pidato. Gramedia Pustaka Utama.

Biehl, J. and Staudenmaier, P., 1995. Ecofascism: lessons from the German experience (pp. 36-38). Edinburgh: AK Press.

Davies, J. (2016). The Birth of the Anthropocene. Univ of California Press.

Steffen, W. et al. 2011. The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 369(1938), 842-867.

Steffen, W. et al. 2016, Stratigraphic and Earth System approaches to defining the Anthropocene, Earth’s Future, 4, 324345, doi:10.1002/2016EF000379.

Unies Ananda Raja
Mahasiswa S1 Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*