Membaca Filsafat Pancasila dari Pemikiran Ontologis ke Praksis (Pentingnya Revitalisasi dan Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia)

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang sampai sejauh mana perkembangan kajian filsafat[1] dan Pancasila dalam konteks negara Indonesia. Diskursus tentang Pancasila dan Filsafat di Perguruan Tinggi akhir-akhir kembali mengemuka dan menarik untuk diikuti. Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia 17 tahun terakhir ini mencoba mengeksplorasi tentang gagasan Filsafat sebagai basis kajian kritis dan paradigmatik dalam konteks pemikiran Indonesia. Mengapa Filsafat menarik untuk dikembangkan sebagai studi dan disiplin penting di Indonesia?, seperti apa pemikiran Filsafat mulai masuk dalam konteks sejarah Indonesia?, selain itu, pemikiran Filsafat memiliki hubungan yang erat dengan proses terbentuknya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kajian filsafat mulai diperkenalkan di Indonesia sejak dibuka secara resmi pendidikan Filsafat yang dikenal dengan program pedagogik, filsafat, dan sastra atau fakultas sastra, pedagogik, dan filsafat di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 23 Januari 1951[2].

Filsafat menjadi ilmu yang populer sebagai daya dukung keilmuan untuk merumuskan orientasi, nilai, dan paradigma negara dan bangsa Indonesia. Filsafat mulai menjadi suatu disiplin ilmu di Indonesia sebagai upaya untuk mendukung kajian lintas disiplin tentang persoalan ideologi, filosofi negara, dan isu-isu kritis tentang kebangsaan. Ironisnya sampai sekarang ini, Filsafat sebagai kajian kritis dan disiplin ilmu dalam dunia pendidikan belum mendapatkan tempat secara terbuka dan leluasa di Indonesia. Meskipun berbagai organisasi pergerakan nasional dari masa ke masa mulai dari Budi Utomo (1908) hingga Taman Siswa (1922) sebagai pioner organisasi pendidikan di Indonesia sudah ada, kajian kefilsafatan masih belum diperkenalkan dalam organisasi tersebut secara bebas.

Filsafat mulai berdialetika pada proses perdebatan perumusan dasar negara Indonesia merdeka yaitu Pancasila. Dialetika para pendiri bangsa dan generasi muda pelopor kemerdekaan mulai berdialetika secara kefilsafatan ketika membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan proses perumusan lambang negara Indonesia. Dalam konteks pembahasan kita kali ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Pancasila akhir-akhir kembali diperbincangkan bukan sebagai “permasalahan” tetapi menjadi topik untuk dipertanyakan terkait eksistensi dan peran Pancasila pada pasca reformasi ini. Pada dasarnya, Pancasila telah mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia, Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia disebut sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag) diperkenalkan pertama kali oleh Soekarno pada  pidato sidang BPUPK, 1 Juni 1945 dengan judul pidatonya “Hari lahirnya Pancasila” (the Birth of Pancasila). Istilah  “Philosophische Grondslag”, “Weltanchauung”, “dasar filsafat negara” merupakan istilah yang disuarakan oleh Soekarno setelah berturut-turut membahas tentang pertanyaan ontologis yang dinyatakan oleh  Ketua sidang BPUPK yaitu Radjiman Wedodiningrat. Radjiman bertanya pada peserta sidang BPUPK: atas dasar apa negara Indonesia didirikan? Tanggapan yang muncul ialah dimulai dengan pidato usulan dari Yamin tentang konsep negara kebangsaan dengan judul pidatonya “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (29 Mei 1945), kemudian diikuti oleh Soepomo (31 Mei 1945) yang mengusulkan berbagai konsep, teori tentang bentuk negara. Soepomo mengusulkan suatu konsep negara integralistik bagi Indonesia merdeka (Kaelan, 2014: 31-33).

Pokok yang didiskusikan dalam tulisan ini akan memfokuskan tentang tiga poin penting. Saya akan meletakkan pokok pemikiran tentang Filsafat Pancasila sebagaimana pandangan Sastrapratedja (1998:70) dalam tulisannya berjudul “Pancasila sebagai Etos Pembangunan Nasional” Jurnal Filsafat Pancasila bahwa Filsafat Pancasila dalam konteks ini perlu diletakkan pada pemahaman yang mendasar tentang hidup menegara dan persoalan yang timbul didalamnya. Isu kritis yang disampaikan oleh tim panitia dalam kesempatan ini ialah: pertama, menyoal hilangnya nilai-nilai Pancasila pasca reformasi. Kedua, bagaimana Pancasila dapat dikatakan sebagai arah pandangan hidup bangsa serta bagaimana melakukan revitalisasi Pancasila yang mulai hilang. Pokok kedua ini, akan saya lebih fokuskan tentang bagaimana meletakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang sudah mulai dikebiri dan direduksi fungsi dan kedudukannya. Ketiga, ‘Liberalisasi’ Pancasila dan implikasinya bagi kedaulatan rakyat, kedaulatan politik, ekonomi secara filosofis. Pada pokok persoalan ketiga ini juga menarik untuk dikaji dan dieksplorasi apa yang dimaksud dengan liberalisasi Pancasila dan bagaimana implikasinya secara ideologis. Sejak pasca reformasi ini, Pancasila sudah tidak lagi dijadikan sebagai dasar negara dan dasar ideologi pemersatu bangsa. Negara membiarkan dan bahkan mengubur ideologinya sendiri. Sejak pasca reformasi ditemukan berbagai kebijakan dan produk peraturan perundang-undangan banyak menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.  Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah  (perda) bermasalah. Perda yang dibatalkan itu terdiri dari  1.765 pada tingkat Provinsi, 1.276 pada tingkat kabupaten kota dan 111 di tingkat kementerian dalam negeri[3]. Sunjoto (2012:7) menjelaskan bahwa perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia telah melenceng dari cita-cita para founding fathers dan berada di simpang jalan kebudayaan dan peradaban yang merambah di berbagai sendi kehidupan. Perkembangan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia yang dicapai selama ini dikelola tanpa dilandasi oleh fondasi yang telah disepakati yaitu Pancasila dan telah didominasi di luar jati diri kebangsaan kita. Para pejabat negara baik dari tingkat kecamatan hingga kementerian, sudah mulai abai dan kurang mempedulikan aspek ideologis. Pembangunan tanpa ideologi akan hampa, dan ideologi tanpa ada pembangunan akan mati. Itulah kredo yang perlu ditekankan untuk merumuskan masa depan suatu negara yang sedang membangun. Pertanyaan praksisnya ialah bagaimana melakukan revitalisasi dan penguatan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?

[1] Filsafat diartikan sebagai usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan (knowledge) kita, menyatukan dan menginterpretasikannya (lihat Besar, 2005:48).

[2] Melalui PP No.37 tahun 1950 tentang Universitit Negeri Gadjah Mada, pasal 5 ayat 1 (d).

[3]http://nasional.kompas.com/
read/2016/06/16/16372801/
/kemendagri.tegaskan.pembatalan.3.143.perda.sesuai.aturan,
diakses 22/09/2016 22:33.

Tulisan lengkap dapat anda baca disini

Hastangka
Mahasiswa S3 Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*