[E- Book] Memaknai Bhineka Tunggal Ika: Peran Filsafat Dalam Pendidikan Multikulturalisme

Pengantar

Meskipun di budan Agustus tahun ini kemerdekaan Republik Indonesia telah berusia 72 tahun, konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan masyarakat Indonesia kembali menjadi perbincangan serius. Hampir dua dekade setelah reformasi 1998, kita menyaksikan adanya suatu tantangan baru dengan kemunculan gagasan yang mengugat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Selain pergolakan daerah yang membawa ide separatisme, yang paling mengancam dan membuat gundah mereka yang setia kepada cita – cita kemerdekaan Indonesia pada 1945, adalah kemunculan radikalisme berdasarkan agama. Spektrum gerakan itu meluas dari sentimen kebencian terhadap aliran yang berbeda di dalamn satu agama, atau juga kadang bergesekan antar agama, hingga pada gerakan sistematis yang memaksakan ideologi dan politik satu golongan sebagai dasar negara.

Catatan dari lembaga pengamat toleransi Setara Institut misalnya, pada 2016, terjadi peristiwa intoleransi dengan 270 bentuk aksi, yang dilaksanakan oleh beragam pelaku, aparat negara, warga, dan organisasi masyarakat. Korbannya adalah mereka yang berbeda aliran keagamaan, dari Gafatar, Ahmadiyah, dan Syiah. Daerah Jawa Barat tercatat tertinggi dalam soal aksi intoleransi menurut Setara Institut, diikuti DKI Jakarta, dan Jawa Timur. (Diakses 13 Agustus 2017).

Intoleransi yang berbasis keagamaan tertentu barangkali bisa dilihat sebagai persoalan internal keumatan. Tetapi manakala dia juga berbeda dalam arus yang menggugat Pancasila tentu saja menjadi persoalan yang melibatkan kepentingan yang lebih besar. Dalam arti, partikularitas konflik kesukuan atau keagamaan telah melebar menjadi gugatan atas universalitas kebangsaan dan kenegaraan.

Gerakan intoleransi secara terbuka menawarkan konsep berbeda, dan terus meluas dan berkembang dengan skala mengikat dari tahun ke tahun. dari aksi moderat semacam demonstrasi massa, hingga aksi terorisme dengan jaringan internasional yang bertujuan untuk meniadakan Republik Indonesia. Aksi – aksi radikal terorisme itu telah memakan banyak korban jiwa. tekanan terhadap pemerintah untuk mengatasinya juga meningkat, dan terakhir kita menyaksikan terbitnya Perppu yang melarang Hizbut Tahrir beroperasi di Indoensia karena mereka menolak Pancasila dan bercita – cita menjadikan nusantara di bawah kekhalifahan global Hizbut Tahrir. (Diakses 12 Juli 2017).

Tentu saja berbagai peristiwa itu mengundang keprihatinan dan meningatkan kita bahwa ada problem mendasar tentang konsep kemajemukan dalam upaya berbangsa dan bernegara. Banyak pertanyaan mungkin melintas makanala kita merenungi kembali makna kebhinnekaan dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Sekarang adalah waktu yang tepat menilik kembali proses itu dan merefleksikannya guna memberi arah bagi tindakan yang diperlukan agar proses “Menjadi Indonesia” berjalan sesuai cita – cita para pendiri bangsa dan sebagaimana tercantum dalam konstitusi kenegaraan.

Download e book disini

Disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke 50 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tanggal 18 Agustus 2017

Rr. Siti Murtiningsih
Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*