Peran Indonesia Dalam Konflik Horizontal Etnis Rohingya (Perspektif Filsafat Pancasila)

Dewasa ini permasalahan konflik semakin marak dibicarakan. Konflik horizontal baik itu yang terjadi di dalam negeri, maupun di luar negeri Indonesia mengundang rasa iba dalam diri sanubari kita. Konflik yang terjadi di dalam negeri antara lain kasus sampit di Sulawesi, pertengkaran Suni-Syiah di Madura, konflik etnis di Balinuraga serta masih banyak konflik yang berujung kekerasan sosial yang lainnya. Semuanya berawal dari permasalahan yang sederhana namun menjadi emosi massa yang membahana (spiral of stupidity). Sementara di luar negeri permasalahan serupa juga terjadi, salah satu yang cukup santer dibicarakan dalam beberapa bulan belakangan ini adalah konflik di Negara Myanmar yaitu antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine.

Etnis Rohingya yang beragama Islam dan merupakan etnis minoritas di Myanmar dikatakan oleh beberapa media mendapatkan perlakuan rasialis oleh Negara Myanmar dari etnis mayoritas Rakhine (yang beragama Buddha). Perlakuan rasialis yang diciptakan oleh suatu negara terhadap satu komunitas yang tinggal di tersebut mengundang banyak kecaman. Kasus ini merupakan pukulan telak. Myanmar yang secara historis sistem pemerintahannya dipegang oleh junta militer dan saat ini sedang dalam proses pengembangan demokratisasi, menjadi sorotan media dunia dengan adanya kasus ini. Salah satu yang menyoroti dan memberikan dukungan solidaritas adalah Negara Indonesia yang notabene sebagai negara yang penduduknya sebagian besar beragama muslim.

Oleh karena itu, menarik melihat peran Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dalam melihat kasus kekerasan yang terjadi di Myanmar. Sumbangan yang diberikan oleh Negara Indonesia khususnya dalam bentuk kemanusiaan serta pemikiran untuk penyelesaian kekerasan bagi etnis Rohingya inilah yang nanti akan penulis bahas dalam makalah ini. Tidak lupa penulis juga akan mengupas alasan Indonesia yang cukup bersemangat membantu Negara Myanmar, karena di sisi lain di dalam Negara Indonesia pun, konflik-konflik horizontal yang terjadi dapat dikatakan tidak sedikit.

Myanmar dan Kekerasan Sosial

Myanmar yang dulunya bernama Burma merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris yang merdeka tahun 1948. Sejak merdeka, Myanmar menjadi salah satu negara yang dikenal tertutup terhadap dunia internasional, hal ini tidak lain karena pemerintahan mereka dikuasai oleh junta militer. Kekuasaan junta militer yang otoriter membuat Myanmar dikucilkan dalam dunia internasional. Negara-negara lain pun banyak yang melakukan embargo karena sistem otoriter dan tertutupnya negara ini.

Setelah rezim dari junta militer memudar, Myanmar mengalami krisis ekonomi yang cukup hebat. Myanmar mulai sadar akan pentingnya hubungan internasional, sedikit demi sedikit negara ini bersikap terbuka, hal itu ditunjukkan dengan masuknya Myanmar ke dalam organisasi ASEAN pada tanggal 23 Juni 1997. Setelah itu, Myanmar mencoba menerapkan sistem demokrasi seperti halnya negara-negara ASEAN lainnya. Meskipun demikian, pengaruh junta militer masih sangat kuat dalam proses perubahan rezim di sana. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam membangun demokrasi di Myanmar adalah Aung San Suu Kyi. Suu Kyi selalu berusaha meminimalisir pengaruh militer yang ada di Myanmar dengan menggalang dukungan dari pihak luar.

Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha cukup kesulitan menggunakan sistem demokrasi, hal itu disebabkan pengaruh junta militer telah melekat kuat selama bertahun-tahun. Salah satu hal yang meresahkan dengan adanya sistem demokrasi adalah terbukanya ruang bagi minoritas yang akan berkembang. Etnis minoritas dapat menggunakan suaranya, menyuarakan pendapatnya, serta menduduki peranan penting dalam bidang pemerintahan jika demokrasi diterapkan. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan di negara Myanmar yang setia terhadap sistem lama, mereka mengucilkan kaum minoritas. Kaum minoritas di sana yang hidupnya cukup menyeramkan adalah etnis Rohingya yang beragama muslim. Mereka sering menjadi korban kekerasan.

Etnis Rohingya dan Rakhine

Myanmar sendiri sejatinya merupakan negara yang memiliki banyak etnis. Ada delapan etnis besar yaitu : Kachin, Kayan, Kayin, Chin, Burma, Mon, Shan, dan Rakhine. Selain itu sisanya adalah etnis minoritas, salah satunya adalah etnis Rohingya. Diskriminasi terhadap etnis minoritas di negara Myanmar memang sangat kental. Hal itu dikarenakan banyak etnis minoritas yang memiliki padangan berbeda dengan etnis-etnis besar yang tumbuh di Myanmar, seperti perbedaan bentuk tubuh, ras, dan agama.

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang tinggal di Myanmar barat, berbatasan dengan Bangladesh. Etnis ini sudah ada di sana sejak zaman penjajahan Inggris yaitu sekitar tahun 1824. Etnis ini bukanlah etnis asli dari Myanmar, banyak yang mengatakan kalau Rohingya merupakan etnis asli dari Bangladesh, namun Bangladesh tidak mengakui. Sementara itu, di sisi lain Myanmar juga tidak memberikan status kewarganegaraan yang jelas. Hal itu membuat Rohingya selalu hidup dalam masa kebimbangan. Perawakan orang-orang Rohingya sendiri lebih mirip orang Asia Selatan seperti Pakistan dan India, berbeda dengan orang Myanmar yang lebih mirip orang-orang Asia Tenggara pada umumnya.

Etnis Rohingya sampai saat ini belum diterima oleh Myanmar. Pemerintah Myanmar berpendapat kalau Rohingya merupakan penduduk ilegal. Parahnya sebagian be  sar masyarakat Myanmar juga memiliki pandangan yang sama. Hal itu membuat Rohingya sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bahkan semasa rezim junta militer, etnis Rohingya sering mendapatkan perlakuan keji. Perbedaan etnis ini membuat Aung San Suu Kyi pun terdiam ketika permasalahan kekerasan sosial terhadap Rohingya diketahui dunia internasional.

Akar Permasalahan Kekerasan Sosial

Sebelum melangkah lebih jauh perlu dipahami terlebih dahulu kalau sejatinya konflik itu berbeda dengan kekerasan sosial. Konflik jika dikelola dengan baik akan produktif, namun jika dibiarkan akan menimbulkan kekerasan sosial. Kekerasan sosial ini merupakan varian dari konflik. Ada 3 faktor penyebab konflik meletus (Najib, 2012) :

  1. Akar (root causes) : kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan struktural, budaya kekerasan, memori kekerasan kolektif dsb.
  2. Pendorong (proximate causes) : perubahan sosial-ekonomi, migrasi penduduk, kebijakan desentralisasi.
  3. Pemicu (trigger causes) : pesta miras, senggolan dangdutan, pertandingan sepakbola dsb.

Hal itu menjelaskan bahwa konflik menjadi kekerasan sosial bukan hanya karena faktor pemicu saja namun juga faktor pendorong, dan faktor akar. Konflik yang berujung kekerasan yang terjadi antara Rohingya dan Rakhine memang meledak karena adanya pemicu (pemerkosaan) namun di sisi lain factor budaya kekerasan sebagai root causes juga tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Kronologi singkat mengenai konflik di Myanmar menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut :

Surat kabar The New Light of Myanmar edisi 4 Juni 2012 melaporkan satu berita yang menyebutkan adanya pembunuhan dan pemerkosaan seorang perempuan dari etnis Rakhine yang berusia 27 tahun. Perempuan yang beragama Buddha itu bernama Ma Thida Htwe. Penyelidikan polisi menunjukkan kalau  perempuan itu dibunuh dan diperkosa oleh tiga orang pemuda bernama Rawshi bin U Kyaw Thaung, Rawphi bin Sweyuktamauk, dan Kochi bin Akwechay. Ketiga pemuda yang beragama muslim itu berasal dari etnis Rohingya.

Menurut pengakuan para tersangka, mereka sebenarnya hanya ingin merampok barang-barang berharga yang dipakai oleh korban. Namun karena nafsu, selain membunuh dan merampok semua perhiasan milik korban juga memperkosanya. Polisi pun memberikan hukuman agar para pelaku jera, namun di sisi lain polisi melakukan penahanan secara sembunyi-sembunyi agar kerusuhan massa tidak terjadi.

Namun kabar itu pun terhembus, ribuan massa dari etnis Rakhine mendatangi kantor polisi dengan marah hingga hampir menghancurkan kantor polisi. Setelah itu, Rakhine membalasnya dengan pembantaian 10 warga muslim Rohingya. Sepuluh warga Rohingya yang  sedang menaiki bus untuk berziarah, di tengah perjalanan mereka dihadang ribuan massa dari etnis Rakhine. Massa menghancurkan bus tersebut hingga menewaskan seluruh awak penumpang. Semenjak kejadian itu, konflik yang terjadi semakin besar. Bahkan membuat 28.000 etnis Rohingya mengungsi, 24.000 etnis Rakhine meninggalkan rumah, 77 korban meninggal, 109 korban luka, dan 5000 rumah rusak atau terbakar (Antara News : 2012). Angka korban yang cukup banyak membuat banyak negara seperti Indonesia memberikan bantuannya, namun terkadang terkendala akan adanya peraturan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara Myanmar.

Kebijakan Negara Myanmar

Sikap rasisme yang ditunjukkan oleh negara Myanmar menurut Dr. Maung Zarni, seorang cendekiawan yang berasal dari Myanmar merupakan bagian yang sangat menyeramkan dari langkah-langkah Myanmar dalam menuju demokratisasi (Kompas, 2012). Pemerintah Myanmar telah memberlakukan pembatasan yang cukup ketat terhadap etnis Rohingya. Bahkan menurut PBB etnis Rohingya dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok umat yang paling tergencet di dunia.

Sikap rasisme yang menyeluruh di kalangan mayoritas umat buddha di Myanmar  dapat dikatakan sebagai aspek yang paling merisaukan dari perubahan sosial yang berkembang di negara itu. Peralihan ke arah demokratisasi pada hakikatnya bukan memunculkan proses demokratisasi melainkan rasisme terparah yang pernah disaksikan umat manusia.

Sementara menurut Louise Arbour, ia mengatakan bahwa ledakan kekerasan massa antara mayoritas Buddha dari etnis Rakhine dengan minoritas muslim dari etnis Rohingya merupakan efek dari transisi politik yang berlangsung di negara itu.  Ia menjelaskan kalau konflik ini merupakan tantangan terberat bagi pemerintah Myanmar, baik itu dari pemerintahan presiden Thein Shein (mantan komandan Junta) dan pihak oposisi Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi (Kompas, 2012).

Sampai saat ini pemerintah Myanmar belum mampu mengatasi konflik ini. Malahan dalam beberapa kasus, pihak berwenang dan aparat keamanan di Myanmar justru bersikap tidak seimbang dengan lebih menunjukkan keberpihakkan kepada kelompok mayoritas. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar yang berat sebelah ini membuat etnis Rohingya makin terlunta-lunta. Pemerintah maupun pihak oposisi terkesan membiarkan munculnya berbagai retorika ekstrim anti-muslim yang justru semakin memantik kekerasan bertambah besar.

Situasi yang memanas dan memprihatinkan memberikan sinyal bahaya bagi Myanmar yang beragam etnis dan agama. Retaknya hubungan sosial antar kelompok mengancam stabilitas nasional di negeri itu. Sementara, Rohingya yang menghadapi diskriminasi berat di Myanmar dan Bangladesh membuat banyak negara ASEAN memberikan rasa solidaritasnya. Indonesia, negara yang berdasar Pancasila dan sebagian besar penduduknya beragama muslim pun memberikan bantuan, khususnya bantuan-bantuan dari segi kemanusiaan.

Peran Negara Indonesia dalam Kasus Rohingya

Bentrokan antara etnis Rohingya dan Rakhine menjadi pusat perhatian mulai dari aktivis HAM hingga para pemimpin sejumlah negara. Pemerintah Indonesia diminta mempengaruhi pemerintah Myanmar agar menangani kasus tersebut secara lebih adil. Hal itu dikarenakan banyak pihak melihat Myanmar dalam menyelesaikan kasusnya secara berat sebelah. Indonesia sendiri bukan hanya prihatin dalam permasalahan ini tetapi juga melakukan berbagai upaya baik itu upaya diplomasi maupun upaya lain yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia (Antara News, 2012) :

  1. Pemerintah Indonesia telah membahas secara aktif baik itu multilateral dan regional dalam menilai permasalahan yang berkaitan dengan etnis Rohingya. Jalan yang ditempuh melalui PBB, ASEAN dan forum lain. Selain itu juga melakukan jalan bilateral yaitu dengan aktif menjalin diplomasi dan kerja sama. Tercatat pencari suaka etnis Rohingya sebanyak 124 pengungsi ada di Indonesia. Bahkan presiden mengirim surat kepada Presiden Myanmar dengan harapan permasalahan Rohingya dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
  2. Indonesia mengusulkan pada pemerintah Myanmar untuk mengundang badan PBB atau diplomat asing dan juga negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melihat kondisi yang sebenarnya, sehingga ada opini yang seimbang dengan situasi yang terjadi sebenarnya.
  3. Perlindungan terhadap kaum minoritas hendaknya sungguh diberikan, Indonesia juga memberikan bantuan yang tepat guna karena pemerintah Myanmar sendiri dalam menerima bantuan cukup selektif. Peran pemerintah Indonesia sendiri bersifat netral dan berada dalam jalur kemanusiaan. Organisasi netral seperti PMI yang dipimpin oleh Jusuf Kalla digunakan sebagai kendaraan bantuan. Organisasi yang bersifat netral diperkuat beberapa pihak seperti PBB, OKI, dan ASEAN akses masuknya lebih lancar dibandingkan organisasi keagamaan yang dikhawatirkan justru dapat memperuncing masalah.
  4. Permasalahan kasus ini telah melanggar HAM, oleh karena itu perlu adanya desakan politik. Kerja sama berbagai pihak agar bantuan baik berupa papan, sandang, pangan dapat diterima oleh etnis Rohingya juga sangat diperlukan.

Selain itu semua juga harus dipahami bahwa penyelesaian masalah etnis Rohingya di Myanmar juga harus disertai pemahaman latar belakang masalah yang terjadi. Langkah-langkah yang diambil Indonesia memiliki harapan agar masalah Myanmar dapat segera diatasi.

Pancasila Sebagai Dasar

Pada masa reformasi ini pemerintah Indonesia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia (Suhadi, 2002 : 67). Hak Asasi Manusia sendiri merupakan salah satu unsur penting yang dimasukkan dalam butir-butir Pancasila khususnya sila kedua. Kasus Rohingya merupakan kasus HAM, hal itu membuat Indonesia terketuk untuk membantu, menolong, dan menyelesaikan agar kasus ini segera tuntas dengan baik.

Selain itu, salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mungkin kasus Rohingya berada di luar daerah territorial Indonesia, Rohingya hidup bukan di wilayah Indonesia namun tujuan nasional negara kita mengatakan bahwa kita punya peran untuk membantu permasalahan di lingkungan internasional. Permasalahan ini adalah permasalahan perikemanusiaan, bukan milik Myanmar saja tetapi dunia internasional.

Perikemanusiaan yang merupakan dasar sila kedua pada hakikatnya sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri yaitu sikap hormat-menghormati atau menghargai bangsa lain (Sunoto, 1985 : 115). Hal itu menjelaskan manusia tidak boleh melakukan sekehendak hatinya dengan mengabaikan norma-norma yang berlaku (Rindjin, 2009 : 120). Manusia sebagai warga negara hidup dalam suatu bangsa atau negara harus beradab begitu pun negara atau bangsa harus adil dalam menyikapi permasalahan warga negaranya.

Daftar Pustaka

Arbour, Louis. 2012. Kasus Rohingya Mengancam Reformasi Myanmar. Kompas 20 November 2012.

Kompas. 2012. Cendekiawan Myanmar : Kasus Rohingya Rasisme Terburuk. Kompas 18 Agustus 2012.

Prabowo, P. Hari. 2012. Indonesia dan Harapan Penyelesaian Kasus Rohingya. Antara News 6 Agustus 2012.

Rindjin, Ketut. 2009. Pendidikan Pancasila “Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bali : Singaraja Press.

Suhadi. 2002. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Yayasan Humaniora.

Sunoto. 1985. Mengenal Filsafat Pancasila. Yogyakarta : PT Hanindita.

Fitri Alfariz
Dosen Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*