Polri Mengingkari Janji Melindungi Seminar 65

Ragam Kajian Pancasila Forums Selamat Datang Dalam Diskusi Pancasila Polri Mengingkari Janji Melindungi Seminar 65

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  milanku07 1 month, 1 week ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #664

    milanku07
    Participant

    Instansi Pertolongan Hukum Jakarta mengatakan kepolisian sudah berulang-kali bohong serta mengkhianati komitmennya. Sebelumnya penyelenggaraan acara seminar histori “Pengungkapan Kebenaran Histori 1965/1966”, pihak LBH serta kepolisian setempat sudah lakukan perjanjian berkaitan acara ini, menurut Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, Sabtu (16/9).

    Pihak LBH mengakomodasi keinginan polisi untuk buat acara ini bisa di hadiri oleh polisi serta disiarkan dengan live streaming. Tetapi, pada jam 6 pagi, polisi datang serta memblokade pintu masuk gedung LBH Jakarta. Alghiffari menilainya usaha polisi ini mengkhianati komitmennya sendiri.

    LBH dipandang jadi tempat sebagai ruangan demokrasi sipil. Penyerangan serta masuknya polisi membubarkan acara akademis yang tertutup ini yaitu usaha mencederai demokrasi. Alghiffari mengatakan ada pihak yang menuduh LBH jadi pelindung PKI.

    ” Kami dituduh memfasilitasi PKI, itu hoax, ” tuturnya.

    Terlebih dulu, pada November 2016, lokasi LBH digunakan jadi tempat aktivitas bernama Belok kiri Festival. Acara yang gagasannya diadakan di TIM ini dipindahkan ke LBH karna ancaman grup intoleran. Belok Kiri Fest menurut Alghiffari terlebih dulu juga tidak memberi pemberitahuan pada pihak kepolisian.

    ” Polisi mengamankan peserta Belok Kiri Festival, ” kata Alghiffari.

    Asfinawati, Ketua Yayasan Instansi Pertolongan Hukum Indonesia, mengatakan kalau apa yang dikerjakan polisi hari ini di LBH telah tidak mematuhi hak sipil orang-orang serta instansi. Menurut dia, LBH bukanlah ruangan umum serta tidaklah perlu izin dari kepolisian. Cerita polisi yang mengatakan kalau acara di LBH ini tidak berizin begitu salah. Karna acara yang diadakan LBH yaitu acara ilmiah yang dibarengi dengan terbatas.

    Asfinawati juga protes keras usaha polisi untuk melarang-larang penyintas 65 untuk masuk ke gedung YLBHI. Puncaknya beberapa penyintas dilarang untuk buang air kecil didalam gedung YLBHI.

    Demo Anti Komunis di LBH Jakarta

    Beberapa lanjut usia penyintas 65/66 yang juga akan ikuti seminar ” Pengungkapan Kebenaran Histori 65/66 ” tidak diizinkan masuk ke gedung YLBHI di Jakarta oleh kepolisian (16/9/2017). FOTO/LBH Jakarta
    ” Jokowi Mesti Dapat Merampungkan Masalah Pelanggaran HAM Masa Lantas ”
    Amnesty International, satu organisasi HAM berbasiskan di London, mengecam langkah kepolisian membubarkan seminar bertopik ” Pengungkapan Kebenaran Histori 1965/1966 ” ini.

    Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutkan, pembubaran ini ikut perpanjang daftar pemberangusan beberapa aktivitas pengungkapan kebenaran momen 1965/1966 mulai sejak masa reformasi.

    ” Ini adalah proses salah atas undang-undang yang dengan terang menanggung kemerdekaan warga untuk berkumpul serta memiliki pendapat dengan damai. Trend ini mesti selekasnya dihentikan, ” katanya dalam launching yang di terima redaksi Tirto.

    Menurut dia, pembubaran ini tampak jadi langkah Polri yang berlaku munafik serta memungkiri peranan intinya membuat perlindungan tiap-tiap warga negara serta menanggung demokrasi.

    Usman Hamid sudah menghubungi Kapolri Tito Karnavian atas langkah anak buahnya lakukan blokade serta pembungkaman berkaitan aktivitas 65 itu.

    Menurut Usman, Kapolri Tito berkata kalau tempat polisi ” dilematis. ” Ada grup anti-PKI yang siap membubarkan acara seminar itu. Ada ketentuan hukum melarang PKI, ada purnawirawan-purnawirawan TNI/Polri, termasuk juga massa dari aliansi mahasiswa/pemuda anti-PKI, yang menekan pembubaran.

    ” Pertanyaan saya simpel : Apakah grup itu dibenarkan untuk membubarkan seminar histori? ” kata Usman, yang yang sempat bekerja jadi koordinator KontraS, organisasi HAM yang ikut serta dalam pelbagai gosip pelanggaran berat kemanusiaan, termasuk juga temani beberapa penyintas 65 mengetuk pintu keadilan dari negara.

    Seminar ” Pengungkapan Kebenaran Histori 1965/1966 ” sedianya juga akan di gelar Sabtu serta Minggu, 16 serta 17 September di ruang gedung YLBHI, Jakarta Pusat. Ia mendatangkan beberapa akademisi, purnawirawan jenderal, beberapa penyintas, serta penggiat demokrasi.

    Diskusinya merentang dari momen Madiun 1948 sampai mengulas usaha kebenaran serta rekonsiliasi dari momen paling kelam dalam histori politik Indonesia itu. Momen 1965, yang dibarengi pembantaian massal pada beberapa ratus ribu tertuduh serta simpatisan komunis, jadi beban histori untuk bangsa Indonesia yallashoot untuk hadapi fakta waktu dulu itu. Negara dituntut untuk lakukan bebrapa usaha membuka kebenaran serta keadilan dan pemulihan untuk beberapa penyintas serta keluarga korban.

    ” Ini waktunya Presiden Jokowi dengarkan nada korban di banding membiarkan kepolisian membungkamnya. Presiden Jokowi mesti dapat mendengar nada rakyat untuk dapat merampungkan masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, ” tegas Usman Hamid.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.